Usai aksi di bandara, massa Gerakan Pemuda Dayak Kalteng mendatangi rumah calon pengurus FPI Kalteng di Jl Meranti 73 Kompleks Babusalam RT 1 RW VI Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Palangkaraya.

Mereka merusak rumah dan membakar tenda di halaman yang akan digunakan tabligh akbar. “Sekitar 500 orang menggunakan sepeda motor dan mobil pikap tiba-tiba datang dan merusak rumah Habib Mukri Bahasim. Bahkan ada satu habib yang sempat dipukul, kami sudah berusaha mencegah, tapi karena massa banyak kami juga tak bisa berbuat apa-apa,” kata warga setempat, Abdul Rasyid.

Pemilik rumah yang akan didaulat sebagai Ketua FPI Kalteng, Habib Mukri Bahasim mengatakan, pihaknya sudah sepakat di hadapan polisi dan MUI Kalteng untuk membatalkan rencana pembentukan FPI Kalteng, termasuk mendatangkan Ketua Umum FPI Habib Rizieq untuk berceramah.

“Saya juga tak mengerti, mengapa mereka malah datang ke rumah saya dan merusaknya, serta membakar tenda-tenda. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi. Kami sudah menjamin Habib Rizieq tak datang ke Palangkaraya dan pelantikan pengurus FPI sudah dibatalkan,” katanya. (trb/det)

JAKARTA.

Dalam rapat tersebut turut diundang juga Jamaah Ansharut Tauhid yang diwakili oleh juru bicara JAT Ustad. Son Hadi. Beliau diberi kesempatan menyampaikan beberapa hal diantaranya:

Awalnya beliau meluruskan bahwa Jamaah Ansharut Tauhid itu bukanlah sebuah ormas tetapi Jamaah Ansharut Tauhid itu merupakan sebuah Jamaah yang di syari’atkan Alloh sama dengan syari’at-syari’at lainnya seperti sholat, zakat, haji dan lain-lainnya.

“RUU ORMAS yang hendak digagas oleh pemerintah tak lain hanya mengkebiri peran aktif Ormas untuk membantu masyarakat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tetapi merupakan pengekangan hak asasi manusia untuk berkumpul dan berserikat. Pemerintah seharusnya berterima kasih pada ormas yang selama ini dengan tulus dan ikhlash bekerja memperbaiki moral dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan tidak menjadikan  ormas sebagai ancaman bagi pemerintah. Apalagi kemudian dalam RUU Ormas memaksakan Pancasila sebagai azas  tiap ormas” Jelas Ust. Son Hadi di depan Anggota Pansus

Beliau juga menambahkan bahwa: “Sistem Demokrasi di Indonesia meletakkan DPR sebagai bagian dari pembuat undang undang dan pembuat undang undang sejatinya mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum oleh karena itu haram atas anda (anggota dewan) untuk membuat hukum dengan apa selain yang telah ditetapkan oleh Allah, akan tetapi jika anda paksakan membuat UU yang bertentangan bahkan menghinakan syariat maka anda bukan lagi sebagai anggota dewan yang terhormat tetapi anda anggota dewan yang terlaknat.”

Pernyataan ust. Son Hadi ini rupanya menyinggung  salah satu anggota pansus dari fraksi partai demokrat. “Ini mau orasi atau menyampaikan pendapat” pungkasnya. Namun demikian juru bicara JAT Ust. Son Hadi mendapat kesempatan untuk menyelesaikan uraian pendapatnya sampai selesai dan mendapat sambutan baik dari sekjen FUI Ust. Muhammad Al Khathath yang juga hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut. (JMC/det)

SURABAYA : Berikut ini adalah petikan pesan dari ust. Rosyid Ridho Ba’asyir, beliau adalah putra kedua ustad Abu Bakar Ba’asyir dan sekarang beliau mengajar di Ma’had ‘Aly Darul wahyain Magetan. Pesan tersebut disampaikan saat bertemu dengan tim media jurnalislam.com. Saat membicarakan masalah istitho’ah.

Beliau katakan, ” Urusan tho’at tergantung dari derajat ketakwaan seseorang, bila urusan tersebut diringan-ringankan maka akan berubah fatal pada diri kita. Maksudnya yakni seseorang muslim bisa berubah menjadi sosok yang sempurna itu dari tho’ahnya.

Dengan tho’ah kita bisa isti’anah (minta pertolongan) pada Allah SWT untuk menyempurnakan tugas-tugas yang dibebankan pada kita. Begitu banyaknya saudara-saudara kita kaum muslimin diwaktu-waktu yang lalu sebelum kita jatuh pada masalah ini, kalau mau kita runtut penyebabnya maka karena mereka tidak mau memperhatikan urusan tho’ah kepada Allah SWT dalam melaksanakan urusan faraid dan nafilah.

Ketika seseorang mulai tumbuh benih-benih mempermudah urusan tho’ah maka urusan kita dengan Allah akan mudah hancur dikarenakan urusan-urusan kecil saja tidak bisa melaksanakan.

Pemimpin-pemimpin kaum muslimin hingga para khulafaur rasyidin betul-betul memperhatikan mas’ulin mereka, urusan tho’ah pada mereka sangat mempengaruhi kandisi umat. Memilih mas’ulin jama’ah di Indonesia sangatlah sulit karena ia harus ‘alim, faqohin, shodiq, amanah dan jujur dalam berbuat serta mengemban amanah ini.

Saya nasehatkan pada diri saya dan semuanya, yang pertama sudah saatnya kita memperhatikan dan melaksanakan pada urusan-urusan faraid yakni kuwajiban-kuwajibn syar’i yang Allah SWT bebankan pada diri kita, sebab begitu banyak kaum muslimin wujud dalam meremehkan istitho’ah dan itu tidak bisa dipungkiri,wallahua’lam penyebabnya apa.

Kedua kurangnya ilmu dalam hal istitho’ah ini juga musibah, tapi Insya Allah masih mudah diatasi dengan penjelasan-penjelasan ilmu syar’i sebab perkara faraid akan bisa disempurnakan lewat nawafil (sunnah) harian kita.

Ketiga kita bisa wujudkan perkara-perkara nafilah maka Insya Allah masalah faraidnya aman dan kalau kewajiban-kewajiban syar’iyah pada diri seseorang aman, maka orang seperti ini bisa kita jadikan manusia pilihan (mas’ul), Wallahua’alam”. (det)

Mengenai kenaikan tunjangan ‘dana reses’ Rp 420 Juta per tahun per anggota DPR ini dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR, Arwani Thomafi, saat dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta, pada hari Sabtu (28/1/2012) yang lalu.

Arwani memaparkan bahwa, untuk setiap kali masa reses (masa tidak ada kegiatan/sidang di kantor DPR), setiap anggota DPR mulai tahun 2012 ini akan menerima dana Rp105 juta. Dana tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai tunjangan atas kegiatan anggota DPR selama satu kali masa reses. Sedangkan dalam satu tahun ada 4 kali masa reses. Maka dalam setahun setiap anggota DPR berhak menerima total Rp 420 juta.

Menurut Arwani, setiap satu kali masa reses, anggota DPR RI memiliki tujuh agenda kegiatan. Masing-masing agenda, anggota DPR RI dibekali Rp15 juta. “Jadi untuk satu kali masa reses itu, anggota DPR RI sudah mengantongi Rp105 juta. Setahunnya, dengan empat kali masa reses, dibekali Rp420 juta,” tuturnya memberikan perincian.

Kenaikan dana reses tersebut telah diputuskan akan diimplementasikan pada tahun 2012 ini. Untuk tahun 2011 yang lalu, setiap kali masa reses, anggota DPR RI menerima Rp 31,5 juta per orang. Karena untuk satu agenda kegiatan, anggota DPR RI dibekali Rp 4,5 juta. “Dengan tujuh agenda kegiatan pada 2011, satu kali reses adalah Rp31,5 juta. Jadi ada kenaikan,” kata Arwani.

Uang gaji plus tunjangan yang diterima oleh anggota DPR bervariasi tergantung posisi dan jabatannya. Seorang Anggota DPR yang menjabat sebagai ketua Komisi, misalnya, menerima tunjangan lebih banyak ketimbang rekannya yang menjadi anggota DPR biasa. Belum lagi tunjangan-tunjangan yang diterima saat melakukan kunjungan kerja, studi banding ke luar negeri, dan lain lain. Maka bagi anggota DPR biasa yang tidak mempunyai jabatan khusus apapun di fraksi dan komisinya (alias anggota DPR termiskin) per bulannya akan menerima Gaji plus berbagai macam Tunjangan sebesar Rp 51 jutaan. Kalau dikalikan 12 bulan menjadi Rp 612 jutaan per tahun. Angka tersebut kini ditambah lagi dengan Tunjangan Dana Reses sebesar Rp 420 juta per tahun. Maka seorang Anggota DPR yang termiskin dan tidak memiliki jabatan khusus di fraksi dan komisinya akan menerima Rp 612 Jutaan + Rp 420 Juta = Rp 1.032.000.000,- (Rp 1,03 Miliar) per anggota DPR per tahun.

Angka-angka fantastis tersebut di atas merupakan ‘take home pay’ atau ‘uang yang sudah pasti dibawa pulang ke rumah’ oleh anggota DPR yang “malas” mencari proyek-proyek pemerintah untuk digarap dan dikejar fee-nya. Bagi anggota DPR yang “rajin” bergerilya mengejar proyek-proyek pemerintah seperti M.Nazaruddin dan Angelina Sondakh dkk, atau yang rajin menjadi calo mafia anggaran, maka tentu saja angka di atas terlalu kecil bagi mereka, Permainan anggota DPR golongan terakhir ini sudah mencapai ratusan miliar, bahkan triliyunan rupiah. Berminatkah Anda? (kbrnet/brm)

SURABAYA :

Ust Amri selaku sekretaris PDM muhammadiyah surabaya mengatakan bahwa surat kepemilikan masjid dan tanah sah milik muhammadiyah, alasan mereka menolak kepengurusan muhammadiyah karena alasan yang subyektif dan tidak pernah terbukti secara hukum. Alasan warga bahwa masjid ini pernah diadakan aktifitas asusila dan terorisme tidak pernah terbukti apabila mereka ditanya  selalu jawabannya katanya dan tidak pernah melihat langsung atau menyertakan bukti.

Untuk itu kami selaku pengurus Muhammadiyah mendesak kepada aparat kepolisian,muspida maupun muspika serta MUI segera menyerahkan kepemilikan dan kepengurusannya kepada kami, ujarnya.

Ust Zamroni selaku mantan imam tetap di masjid Al-Ihsan Sabilillah menambahkan bahwa tarik ulur ini dilakukan oleh segelintir orang saja tapi dia mengatas namakan warga. Tiga tahun setelah kepengurusan Muhammadiyah disini sama sekali tidak pernah merugikan warga karena aktivitas kita baik dakwah maupun baksos adalah legal dan diketahui oleh warga, ujarnya.

Seperti diketahui Perampokan kepengurusan masjid AL- IHSAN SABILILLAH dilakukan oleh segelintir orang dengan dibantu oleh preman-preman yang tidak suka terhadap aktivitas Muhammadiyah tiga tahun lalu dilakukan dengan alasan bahwa masjid tersebut dipakai tempat mesum dan aktivitas ‘terorisme’.(det)

Kabir Ahmed, 28, adalah satu dari lima lelaki muslim yang diadili karena menyebarkan kebencian atas orientasi seksual di Pengadilan Derby Crown, Inggris.

Brosur yang berjudul The Death Penalty? adalah satu dari tiga yang disebarkan di Derby menjelang pawai jalan raya kaum gay pada 2010.

Pengadilan menyebut isi brosur itu “mengerikan dan mengancam.”

Ahmed, dari Madeley Street, Derby mengaku membagikan brosur itu pada orang-orang di luar Masjid Jamia dan memasukkannya ke kotak-kotak surat.

‘Masyarakat yang lebih baik’

Brosur itu menampilkan gambar sebuah boneka peraga di tiang gantungan dan tulisan bahwa homoseksualitas patut mendapat hukuman mati dalam Islam.

Namun ia membantah bahwa brosur itu diciptakan untuk menyebarkan kebencian terhadap kaum gay.

Ia mengatakan, “Niat saya adalah melaksanakan tugas sebagai seorang muslim, untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai perkataan Tuhan dan memberikan pesan Tuhan tentang homoseksualitas.

“Tugas saya bukan hanya menjadikan diri saya lebih baik tapi juga berusaha memperbaiki masyarakat di sekitar saya.

“Kami percaya kami tidak bisa hanya diam dan melihat seseorang melakukan dosa. Kami harus berusaha dan menasihati mereka agar menjauh dari dosa.”

Kelompok itu memproduksi dan mendistribusikan dua brosur lain berjudul “Tuhan Membencimu” dan “Insyaf atau Dibakar.”

Brosur keempat berjudul “Derby Mati” ditemukan tapi tidak disebarkan.

Keempat pria lainnya adalah Ihjaz Ali, 42; Mehboob Hussain, 45; Umar Javed, 38, dan saudaranya Razwan Javed, 28 menolak semua tuduhan. (bbc/brm)

JAKARTA : 

Kenaikan Tarif Daya Listrik (TDL) sebesar 10 persen pada 1 April 2012 mendatang katanya, diharapkan dapat mengurangi beban APBN karena subsidi listrik akan berkurang.

Demikian dikatakan Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo sesaat sebelum mengikuti rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (8/2) siang.

Agus menjelaskan, idealnya yang harus menerima subsidi adalah yang benar-benar membutuhkan, yaitu tipe konsumen yang menggunakan tenaga listrik 450 kilowatt ke bawah. Sedangkan konsumen yang menggunakan tenaga listrik diatas 450 kilowatt, yang sebelumnya mendapatkan subdisi, disarankan untuk tidak mendapatkan subsidi.

Hal itu, menurutnya, karena sejauh ini, 9-10 tipe konsumen listrik hampir seluruhnya mendapatkan subsidi.

Lebih lanjut, Agus menegaskan, pemerintah masih menunggu perkembangan apakah DPR nantinya akan menyetujui menaikkan TDL sebesar 10 persen pada 1 April mendatang.

Selain berencana menaikkan harga listrik, pemerintah pada bulan April juga akan mengurangi subsidi BBM dan mengkonversikannya ke bahan bakar gas (BBG). Kenaikan TDL disusul dengan BBM jelas akan mempengaruhi harga setiap kebutuhan, seharusnya pemerintah hendaknya memikirkan juga dampak kenaikan harga tiap kebutuhan bila TDL sampai dinaikkan.(el/det)

Kesepakatan ini dicapai hari Minggu (5/2) dan diumumkan hari Senin (6/2) setelah Presiden Abbas berunding dengan pemimpin Hamas, Khaled Meshaal di Doha, Qatar.

“Kami berjanji kepada rakyat untuk menerapkan perjanjian ini secepatnya,” kata Abbas.

Meshaal menambahkan, “Kami telah memberi tahu rakyat Palestina bahwa kami ingin sekali menyembuhkan luka-luka kami … untuk menyatukan rakyat agar bisa bersama-sama lebih kuat menentang pendudukan Israel.”

Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam kesepakatan tersebut, bahwa Pemerintah Palestina harus memilih antara perjanjian dengan Hamas atau perdamaian dengan Israel.

Pernyataan itu disampaikan Netanyahu, beberapa jam setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa dia akan memimpin pemerintahan sementara antara dalam pemilu di Tepi Barat dan Gaza.

“Hamas dan perdamaian tidak seharusnya terpisah,” kata Netanyahu.

“Hamas merupakan organisasi teror dan bertujuan merusak Israel.”

AS dan Israel menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan menentang upaya rekonsiliasi di Palestina.

Dalam lima tahun terakhir Hamas menguasai Gaza sedangkan Fatah berkuasa di Tepi Barat. [amd]

Saat ini jumlah korban tewas diklaim telah mencapai lebih dari 200 jiwa.

Ukraina menjadi salah satu kawasan yang terkena dampak paling parah, laporan terakhir menyebutkan ada sembilan orang yang tewas dalam satu malam kemarin akibat cuaca dingin.

Petugas di negara itu mengatakan jumlah itu menggenapi angka kematian korban tewas akibat cuaca dingin menjadi 131 orang, kebanyakan dari mereka yang menjadi korban adalah tunawisma.

Sementara korban yang menjalani perawatan di rumah sakit negara itu akibat terkena dampak cuaca dingin ekstrem mencapai 1800 orang.

Status siaga

Negara lain yang terkena dampak paling parah akibat cuaca dingin ini adalah Polandia. Kepolisian negara itu mengatakan setidaknya ada delapan orang yang tewas dalam satu malam dan membuat total jumlah korban tewas hingga hari Minggu (05/02) menjadi 53 orang.

Sedangkan di Perancis cuaca dingin ini telah menyebabkan 4 orang tewas dan mengakibatkan 43 departemen di Prancis memberlakukan status siaga terhadap kondisi cuaca yang tak lazim ini.

Cuaca dingin ekstrem di seluruh kawasan Eropa juga telah mengganggu operasi sistem transportasi di sejumlah negara.

Bandara Heathrow di London pada hari Minggu (05/02) hanya menjalankan 50 persen layanannya.

Laporan lain menyebutkan sejumlah barang kebutuhan pokok di supermarket habis di buru warga seperti di Italia yang saat ini mengalami hujan salju terparah dalam 25 tahun terakhir.

Laporan AFP menyebutkan perusahaan operator kereta api di Italia saat ini juga dihadapkan dengan upaya gugatan class action setelah ratusan orang terjebak di dalam kereta api akibat cuaca buruk.

Sejumlah kota di Eropa juga dilaporkan lumpuh akibat dampak dari derasnya salju seperti yang terjadi di Sarajevo, Bosnia. Pemerintah negara itu terpaksa mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bahan pangan dan mengevakuasi sejumlah orang.

Di kota Lelystad, Belanda tercatat suhunya mencapai -21.8C dan merupakan suhu paling dingin dalam 27 tahun terakhir di kawasan itu. (bbc/brm)

Tahanan kakak-adik, Budri M. Zen dan Faisal Akbar, itu tewas pada 28 Desember tahun lalu. Menurut polisi, keduanya ditemukan mati gantung diri di kamar mandi ruang tahanan Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat. Kematian janggal ini terbongkar setelah orang tua mereka mengadu ke sejumlah lembaga di Jakarta.

Setelah dipersoalkan banyak pihak, Jenderal Timur akhirnya memang mengakui bahwa polisi Sijunjung menganiaya kedua tahanan itu. Tapi ia mengatakan kekerasan yang dilakukan saat meminta keterangan kasus pencurian mobil itu bukan penyebab kematian mereka. Timur berkukuh bahwa Budri dan Faisal meninggal karena gantung diri.

Publik tentu sulit mempercayai penjelasan tersebut selama misteri kematian dua remaja itu tidak diungkap tuntas. Kasus bunuh diri selalu memiliki tanda-tanda khusus, bukan hanya ciri-ciri fisik pada mayat, tapi juga gejala sebelum mereka mengakhiri hidup. Semua ini tak pernah dijelaskan oleh kepolisian.

Sekalipun sembilan polisi Sijunjung akan diseret ke pengadilan dalam kasus penganiayaan Budri-Faisal, orang bisa memperkirakan mereka tak akan dihukum berat. Sebab, sejak awal Kepala Polri seolah sudah membentengi bahwa anak buahnya tidak membunuh tahanan. Kemungkinan kasus bunuh diri itu direkayasa oleh polisi juga tak bakal terungkap.

Bukannya membuat citra kepolisian membaik, cara menangani kasus Budri-Faisal justru semakin merusak kredibilitas polisi. Apalagi publik juga tidak puas terhadap kinerja polisi secara umum, mulai urusan pengaturan lalu lintas hingga penanganan kasus korupsi.

Citra buruk itu, misalnya, tergambar dari survei yang dilakukan Imparsial. Lembaga swadaya masyarakat ini Juli lalu melakukan jajak pendapat terhadap sejumlah warga Jakarta. Mereka ditanyai soal kinerja polisi, dan sebagian besar menyatakan tidak puas. Ketidakpuasan terbesar adalah soal penanganan korupsi (78 persen), dilanjutkan penanganan lalu lintas (76,6 persen). Memang perlu dilakukan studi lebih luas dan mendetail untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja polisi. Namun survei kecil itu tampaknya sudah mewakili pendapat kita kebanyakan.

Kepolisian selama ini juga kurang transparan mengenai penanganan suatu kasus. Tak ada penjelasan yang terang-benderang, misalnya sejauh mana pengusutan kasus proyek Nazaruddin, bekas Bendahara Partai Demokrat. Soalnya, sebagian proyek Nazar diusut oleh polisi, selain Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu pula kasus kerusuhan Mesuji, bentrokan di Bima, dan seterusnya. Selalu tersisa misteri dalam hampir setiap kasus yang diusut oleh kepolisian.

Tragedi Budri-Faisal akan menambah panjang deretan itu. Sulit mengharapkan polisi yang menelanjangi dirinya sendiri, kecuali jaksa dan hakim mampu membongkar misteri bunuh diri itu di pengadilan.(Tempo/brm)