Dua faksi Palestina, Hamas dan Fatah, setuju bahwa pemimpin Fatah, Presiden Mahmoud Abbas, akan mengepalai pemerintah sementara untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu di Tepi Barat dan Gaza.
Kesepakatan ini dicapai hari Minggu (5/2) dan diumumkan hari Senin (6/2) setelah Presiden Abbas berunding dengan pemimpin Hamas, Khaled Meshaal di Doha, Qatar.
“Kami berjanji kepada rakyat untuk menerapkan perjanjian ini secepatnya,” kata Abbas.
Meshaal menambahkan, “Kami telah memberi tahu rakyat Palestina bahwa kami ingin sekali menyembuhkan luka-luka kami … untuk menyatukan rakyat agar bisa bersama-sama lebih kuat menentang pendudukan Israel.”
Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam kesepakatan tersebut, bahwa Pemerintah Palestina harus memilih antara perjanjian dengan Hamas atau perdamaian dengan Israel.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu, beberapa jam setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa dia akan memimpin pemerintahan sementara antara dalam pemilu di Tepi Barat dan Gaza.
“Hamas dan perdamaian tidak seharusnya terpisah,” kata Netanyahu.
“Hamas merupakan organisasi teror dan bertujuan merusak Israel.”
AS dan Israel menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan menentang upaya rekonsiliasi di Palestina.
Dalam lima tahun terakhir Hamas menguasai Gaza sedangkan Fatah berkuasa di Tepi Barat. [amd]
